Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si Terpilih sebagai Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Bukittinggi – Agam
Bukittinggi – Pada hari ini, Sabtu, (29/1/2022) Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si terpilih sebagai ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Bukittinggi -Agam periode 2022-2027).
Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si menjelaskan kepada lensasumbar.com bahwa susunan pengurus PPAD Bukittinggi – Agam periode 2022 – 2027 adalah sebagai berikut:
Pengawas:
Ketua : Kapten (Purn) Amir Hamzah
Wakil Ketua : Kapten (Purn) Zulkarnaini
Pengurus Harian
Ketua : Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si
Wakil Ketua 1 : Mayor (Purn) Sapardi
Wakil Ketua 2 : Mayor (Purn) Imam Syafei
Sekretaris : Mayor (Purn) Indra Jayadi
Wakil Sekretaris 1 : Peltu (Purn) Saniman
Wakil Sekretaris 2 : Pelda (Pur) Muslim
Bendahara : Mayor (Purn) Veri Wandra
dibantu oleh 6 ketua bidang.
Kolonel (Purn) Drs. Suherman, M.Si pun menerangkan kepada lensasumbar.com bahwa tujuan dari persatuan ini untuk menyatukan para pensiunan angkatan darat.
“PPAD bertujuan menyatukan para pensiunan AD dalam satu wadah yang bertujuan untuk bersama-sama dengan prajurit TNI AD yang masih aktif dalam mempertahankan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” terangnya.
Selain itu PPAD merupakan keluarga besar TNI-POLRI yang bersifat kejuangan meneruskan pengabdian di ujung usia. Meskipun berbeda dengan saat berdinas dulu. Sekarang tugas PPAD daerah adalah membantu Kepala Daerah mensukseskan pembangunan dan memancasilakan masyarakat di daerah.
Dan belum lama ini, Letjen TNI (Purn) Dr (HC). Doni Monardo terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI-AD (PPAD) periode 2021 – 2026 melalui Munas IV PPAD yang digelar di kantor pusat PPAD, Jl. Matraman Raya 114, Jakarta Timur pada 14 – 15 Desember 2021.
Doni menghembuskan angin segar bagi PPAD dengan visi Prajurit Entrepreneur.
Doni yang mantan Kepala BNPB itu ingin menggerser titik perhatian organisasi tersebut dari sektor pertahanan dan keamanan ke sektor kesejahteraan.
Itu artinya, di tangan Doni Monardo, PPAD tidak akan terlibat politik praktis. “Politik adalah hak individu. Sebagai organisasi, PPAD adalah non partisan. Jangan sampai organisasi pecah dan tidak kompak hanya karena politik. Politik PPAD adalah politik kesejahteraan. Politik prosperity,” dia menegaskan.(*)