Bukittinggi – Memperhatikan tentang kondisi keuangan Kota Bukittinggi yang tidak baik-baik saja, Fraksi PPP-PAN minta Calon Walikota dan Wakil Walikota baagak-agak dalam berkampanye. Hal ini disampaikan Dedi Fatria dari Fraksi PPP-PAN saat membacakan pemandangan umum fraksi saat rapat paripurna RAPBD 2025 di Kantor DPRD Kota Bukittinggi, 29/10/2024.
Pernyataan tersebut disampaikan Fraksi PPP-PAN dikarenakan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 dihantarkan walikota dengan kondisi Defisit lebih dari 173 Milyar. Dengan perkiraan pendapatan daerah dianggarkan 587 Milyar (belum termasuk DAK dan DAU yang ditentukan pengunaannya) sementara belanja daerah dianggarkan 765 Milyar Lebih.
Jika kita berpedoman dari angka 587 perkiraan pendapatan APBD 2025, sementara belanja wajib kita saja untuk belanja pegawai sekitar 340 Milyar, belanja wajib bidang pendidikan 20%, Kesehatan 10% apalagi bukittinggi sudah mengikuti program Universal Healt Coverage (UHC) ditambah operasional rutin 30 SKPD, kami rasa dengan urusan wajib itu saja sisa anggaran kita yang akan dibahas tidak lebih dari 40 milyar. Jika kita tambahkan, dengan aspirasi masyarakat saat musrembang, pokok-pokok pikiran DPRD, Program Prioritas Kepala Daerah, belum lagi Bukittinggi akan menjadi tuan rumah MTQ Tingkat Provinsi Sumatera Barat, yang juga tuan rumah kegiatan Pemerintah Daerah se-Sumatera. Tentu angka 40 milyar sangat tidak mencukupi.
Baca Juga:
Kondisi pendapatan transfer pusat secara umum memang menurun sejak Covid 19, ditambah lagi Pendapatan Asli Daerah yang sangat jauh dari harapan, hal ini memperparah kondisi keuangan Kota Bukittinggi, kami mengistilahkan kita harus restart ulang APBD kita di 2025.
“Kita kembalikan ke relnya kita, besar pasak dari pada tiang dua tahun belakangan, Kita menempatkan anggaran diluar kewenangan kita, apakah itu boleh, tentu saja boleh, tapi selesaikan dulu urusan yang merupakan kewenangan pemerintah kota bukittinggi. Atau, Boleh juga, dengan catatan maksimalkan pendapatan, biar balance, ba ibaraik-kicek urang tuo-tuo, sesuaikan penampilan dengan isi saku,” terangnya.
Lanjut Dedi, oleh sebab itu kenapa kami titip pesan kepada calon walikota dan wakil walikota agar ba agak-agak dalam berkampanye, karena kami yakini, Pemerintahan 2025 belum bisa merealisasikan janji-janji kampanye apalagi yang berbasiskan anggaran daerah. Diperubahan APBD 2025 juga kecil sekali peluang, kemungkinan bisa dilakukan 2026 itupun jika maksimal menaikan PAD pada 2025, jika masih dengan kondisi saat ini, bisa jadi APBD 2026 kita hanya untuk belanja pegawai dan operasional rutin SKPD.
Baca Juga:
“Apakah ada tambahan dana dari pusat, Wuallahualam Bishawab, ibaraik papatah urang awak, kalau basah diateh tantu lambok kabawah, jika DAU saja sudah ditentukan penggunaannya, itu saja sudah pertanda tidak baik kondisi APBN,” tegasnya.
Harapan kami di tahun 2025 siapa saja yang terpilih menjadi Kepala Daerah tugas utamanya adalah merestrukturisasi APBD agar berjalan dengan baik, kedua bagaimana cara meningkatkan PAD.
Hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebanyak mungkin kita, pemerintah dan masyarakat bukittinggi bisa mengundang kunjungan ke Bukittinggi, apakah dari daerah tetangga kita buat nyaman masuk bukittinggi, wisatawan nasional atau domestik, mungkin tahun 2025 kita bersih-bersih kota, agar suka orang belanja ke pasar bawah, bagaimana agar banyak toko terisi di pasar atas, intinya penataanlah, agar kunjungan meningkat,” ungkap Dedi Fatria. (*)
Baca Juga:
