PESISIR SELATAN LENSA SUMBAR com.–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) di bawah kepemimpinan Rusma Yul Anwar (RA) dinilai telah mengabaikan jeritan 24 ribu penduduk miskin yang terjebak tunggakan BPJS gratis Pasisia Rancak.
Baca Juga:
Kekecewaan ini semakin dirasakan masyarakat setelah Pemkab Pessel memiliki kebijakan melakukan pengaktifan
peserta baru BPJS Kesehatan Pasisia Rancak sebanyak 3.247 orang lagi sejak 1 November hingga Desember tahun ini.
Baca Juga:
Sementara yang sudah terjebak tunggakan puluhan ribu saat ini, belum terlihat solusi kongrit yang akan dilakukan untuk menyelesaikannya.
Baca Juga:
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Pessel, Ardiul, dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), kepada wartawan Jumat (22/11) di Painan.
“Jika Pemkab Pessel memang peduli terhadap jaminan kesehatan masyarakat miskin, semestinya yang dituntaskan itu adalah 24 ribu masyarakat miskin yang terjebak dengan tungggakan saat ini. Sebab bila tidak ada upaya untuk menyelesaikan dengan segera, maka tunggakannya akan semakin membesar atau menggunung,” kata Ardiul.
Baca Juga:
Dia menilai pengaktifan peserta baru BPJS Pasisia Rancak di penghujung tahun itu, ada indikasi kepentingan politik Pilkada.
Baca Juga:
“Saya katakan demikian, sebab masyarakat miskin yang masuk sebagai peserta baru BPJS Pasisia Rancak ini, bisa saja diarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon yang mereka anggap berjasa untuk mendapatkan kartu tersebut. Tentunya dengan cara melakukan penyaluran sebelum masa pencoblosan dilakukan. Siapa kandidatnya, masyarakat tentu akan tahu sendiri,” ungkap Ardiul lagi.
Hal yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pessel, Dani Sopian, ketika dihubungi Jumat (22/11).
Baca Juga:
“Semestinya penambahan peserta baru BPJS Pasisia Rancak yang berjumlah sebanyak 3.247 orang itu diaktifkan sejak awal Januari 2024. Bukan di awal November hingga Desember 2024 ini. Makanya ini menimbulkan kecurigaan. Sebab pola ini juga sudah pernah dilakukan menjelang pemilihan umum (Pemilu) Legislatif pada 14 Februari 2024 lalu,” ujarnya.
Baca Juga:
Ditambahkan Ardiul lagi bahwa sekarang sebagian besar masyarakat miskin yang mendapatkan kartu BPJS Pasisia Rancak menjelang Pemilu tanggal 14 Februari 2024 lalu itu, juga sudah banyak yang di off kan dengan alasan enam bulan tidak digunakan, dan masih tergolong pada keluarga produktif.
“Berdasarkan data yang saya dapatkan, per 1 September 2024, peserta BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh Pemkab Pessel hanya 78,46 persen yang aktif dari 113 ribu lebih peserta jumlah Universal Health Coverage (UHC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD,” ujarnya.
Baca Juga:
Karena dari 113 ribu ada sebanyak 21,54 persen kartunya telah mati karena tidak dibayar, sehingga ada sebanyak 24 ribu lebih kartu BPJS penduduk miskin Pessel yang telah mati dan tidak bisa digunakan lagi.
Baca Juga:
“Jika ingin mengaktifkan kembali, maka masyarakat miskin ini harus membayarnya secara mandiri. Ini jelas sangat memberatkan, sebab diantaranya ada yang sudah off lebih dari 3 tahun. Makanya kebijakan ini bisa dikatakan menyakitkan bagi 24 ribu penduduk miskin yang terjebak tunggakan saat ini,” ujarnya.
Kepala BPJS Pessel, Rezna Afre Yanti, ketika dihubungi Padang Ekspres menjelaskan bahwa jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD per 1 Oktober di daerah itu sebanyak 89.936 yang terdiri dari 83.000 JKSS dan 6.936 APBD Murni.
Baca Juga:
“Terhitung mulai 1 November 2024 Pemkab Pessel melakukan penambahan sebanyak 3.247 jiwa peserta baru. Berdasarkan penambahan itu, maka Pemkab Pessel sudah menganggarkan sebanyak 93.175 jiwa. Jumlah ini adalah dalam kondisi aktif,” jelasnya.
Baca Juga:
Terkait berapa jumlah peserta BPJS Kesehatan yang PBI bersumber dari APBD yang dinonaktifkan Pemkab Pessel per 1 Oktober 2024 dijelaskan Rezna mencapai 21,54 persen.
“Jumlah data UHC PBI APBD Pessel lebih kurang 113 ribu. Dari jumlah itu yang aktif per 1 Oktober 2024 hanya sebanyak 89.928 orang, atau sekitar 78,46 persen,” jelasnya. (AB)
Baca Juga:
