DPC LSM Penjara Kabupaten Kampar Dan kuasa hukumnya, Pertanyakan Bobot Fisik Bangunan Gedung PWI.
Kampar, lensasumbar.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (PENJARA) Kabupaten Kampar, mempertanyakan bobot fisik bangunan gedung PWI Kabupaten Kampar di Jalan Ahmad Yani.
Saat melakukan investigasi, SE Selasa (8/3/2022) Ketua LSM Penjara, Budi Hendra menyampaikan proyek fisik gedung PWI ini dalam anggaran tahun 2021 bernilai Rp750.000.000. Tapi ia mengaku tidak tau proyek ini mangkrak atau putus kontrak.
Baca Juga:
Lebih lanjut Budi mempertanyakan, dari hasil dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) apakah proyek ini ada tidak terindikasi dan kerugian negara?
Dan di tempat yang sama Sekjen LSM Penjara, Hamdani juga menyampaikan harapannya agar dinas dapat menjelaskan seperti apa kondisi sebenarnya proyek ini.
“Kita berharap Pemkab Kampar harus serius menangani persoalan fisik bobot bangunan yang sudah terpasang, anggarannya sebesar lebih kurang Rp750.000.000 apakah sudah cocok?” imbuhnya.
Baca Juga:
“Saya juga meminta kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, yang berkantor di Pekanbaru, untuk serius mengaudit pembangunan gedung PWI ini, jika tidak demikian, kami akan menyurati Pemkab Kampar melalui dinas terkait. Kalau tidak diindahkan surat kami, kami akan menempuh sidang KIP,” pungkasnya.
Di tempat terpisah awak media konfirmasi Advokad praktisi hukum Emil Salim SH MH sekaligus kuasa hukum LSM penjara,” Salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa yakni untuk menghasilakan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,”ucapnya.
Dan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik sebagaimana Pasal 4 Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 berikut perubahan tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca Juga:
Pemerintah kabupaten Kampar harus memastikan terlaksananya peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
Terhadap proyek mangkrak atau putus kontrak, pemerintah atau dinas terkait berkewajiban memberikan penjelasan kepada masayarkat perihal kendala yang menyebabkan mangkraknya proyek tersebut atau penyebab proyek tersebut putus kontrak. Apakah karena lewat waktu pengerjaan atau akibat perbuatan wanprestasi,”jelas Emil.
Lebih lanjut di jelaskan Emil, Diharapkan juga adanya audit dari instansi terkait sehubungan pelaksanaan dan juga untuk kelanjutan pembangunan proyek tersebut, karena pembangunan tersebut menggunakan uang Negara.
Baca Juga:
Apabila terindikasi merugikan keuangan Negara atau ekonomi Negara maka hal tersebut dapat di tindak menggunakan UU No. 31 Tahun 1999 berikut perubahan tentang Tindak Pidana Korupsi,”tutupnya.(sanusi)