Bukittinggi,lensasumbar.com – Sebanyak 27 orang peserta Kegiatan Darul Arqam Madya Nasional (DAMNas) yang diprakarsai oleh Ikatban Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bukittinggi telah lulus mengikuti 2 tahap penyeleksian.
Awalnya pada tahap satu terdaftar 49 orang yang lulus, kemudian pada tahap dua ada 35 orang yang lulus. Lalu pada tahap akhir diikuti oleh 27 jumlah peserta yang mewakili daerah dari Medan, Tanjung Balai-Asahan, Kerinci, Riau, Bukittinggi-Sumatera barat, Jakarta, dan Yogyakarta.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DAMNas IMM Bukittinggi, Fajar Mursalin, dalam acara penutupan DAMNas yang dihadiri Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Amien Rais, pada Selasa, (26/12) di Hall Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.
Baca Juga:
Menurut Fajar Mursalin dalam kata sambutannya, bahwa kegiatan ini berlangsung 5 hari dilaksanakan di Pondok Pesantren Mu’allimin Muhammadiyah Taajul Huffazh, Pakan Sinayan. Hingga puncak acara DAMNas PC IMM Bukittinggi dihadiri oleh H.M Amin Rais pada penutupan di Kampus III UM-Sumbar Bukittinggi.
Lanjut Fajar, IMM menegaskan pada poin ke 6 bahwa amal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah lillahi ta’ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Artinya ikatan mahasiswa Muhammadiyah harus senantiasa berkiprah untuk ummat, bangsa dan persyarikatan Muhammadiyah. Semoga kita Istiqomah dalam Perjuangan, Abadi Perjuangan.
Kegiatan DAMNas ini yang terdiri para aktivis IMM yang melahirkan 3 gagasan dalam pengkaderan DAMNas yang secara umum revitalisasi gerakan perkaderan dalam menghadapi persoalan ikatan dan ke-ummatan di Kota Bukittinggi.
Baca Juga:
Adapun hasil gagasan DAMNas IMM Bukittinggi, diantaranya menuntut;
– Mengembalikan ikatan mahasiswa muhammadiyah kepada khittah perjuangan, dengan segala bentuk upaya revitalisasi gerakan untuk melahirkan grand design ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bukittinggi.
– Menuntut keterbukaan dan kerja kolektif aparat hukum kota Bukittinggi berkolaborasi dengan ikatan mahasiswa Muhammadiyah untuk bersinergis memberantas persoalan Kota Bukittinggi darurat LGBT
– Upaya ikatan mahasiswa Muhammadiyah kota Bukittinggi dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai segala bentuk mudharat pada tindakan pidana perjudian seperti yang disampaikan oleh Riski salah satu peserta perwakilan dari Yogyakarta pada deklarasi gagasan didepan Pak Amien.
Baca Juga:
Muhammadiyah ingin mengakselerasi-kan seluruh potensi amal usaha dari semua yang dimiliki sekaligus memperkokoh dan memperluas basis gerakan dakwah yang mengakar sehingga bangsa Indonesia memperoleh pencerahan tentang pandangan-pandangan keislaman Muhammadiyah yakni Risalah Islam yang Berkemajuan.
Hal ini merupakan salah satu inti amanah dari Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saat menghadiri Rapat Koordinasi dengan seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Se-Sumatera Barat pada Jumat malam, (04/11).
Baca Juga:
Dalam rapat kordinasi yang berlangsung di ruang aula Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM-Sumbar) Kota Bukittinggi, hadir diantaranya Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Anwar Abbas MM, MA, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Bachtiar M.Ag, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Drs. Apris Yaman, MM, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Zaitul Ikhlas, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, Dr. Riki Saputra, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Drs. Hansastri MM, Sekretaris Daerah Pemprov Sumbar dan seluruh Pimpinan Wilayah Kabupaten/Kota dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Sumatera Barat.
Lanjut Haedar Nashir, tugas kita semua sebagai Pimpinan dengan 2 gerak simultan ini memperkuat basis amal usaha dan gerakan dakwah ini makin mengintegrasikan Muhammadiyah.
“Sehingga nasib Muhammadiyah kedepan adalah menjadi tanggung jawab kita semua karena bingkai-bingkai pemikiran dan kerangka dasarnya sudah dibangun oleh pendiri Muhammadiyah,” ujar Haedar.
Baca Juga:
Tambahnya, organisasi Muhammadiyah yang memiliki basis di Indonesia harus dievaluasi jumlah keanggotaan, apakah bertambah atau berkurang. Jangan sampai berkurang, untuk itu, harus seimbang antara pendapat dengan pendapatan.
“Dalam hal menyikapi tahun pemilu saat ini, Muhammad tidak memberikan arahan atau menentukan kepada salah satu calon di pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2024. Hak pilih itu adalah hak bapak-ibu semua untuk menentukan,” tegas Haedar.
Dalam kesempatan yang sama, menurut Drs. Apris Yaman, MM, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar bahwa kita mengkonsolidasikan program-program prioritas dari hasil muktamar diantaranya penguatan ideologi berorganisasi.
Baca Juga:
“Sejauh mana kita menguatkan tentang Risalah Islam yang Berkemajuan dan menyikapi perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedang memasuki tahun politik, Muhammadiyah tidak menentukan atau mengarahkan pilihan baik pileg maupun pilpres tertentu,” ucapnya.
Sementara itu, Gafnel, Ketua Pimpinan Wilayah Kota Bukittinggi, menambahkan Muhammadiyah dalam melakukan amal usaha dan memperluas basis gerakan dakwah selalu dilakukan mandiri.
“Setelah mendengarkan arahan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat berpacu dalam mengembangkan perserikatan ini di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya. Selain itu kita juga akan membuka wakaf berupa uang,” katanya.
Baca Juga:
Lanjut Gafnel, produktifitas dari wakaf uang itu dapat dibagikan atau dibantu ke cabang dan ranting Muhammadiyah.
“Terkait dengan prinsip politik warga Muhammadiyah punya prinsip yang eksklusif. Punya cara yang elegan, sehingga kader-kader Muhammadiyah yang berpolitik tidak terbawa arus,” tegasnya.(Hendra)
Baca Juga:
