Lensasumbar.com, Indragiri Hulu: Sekretaris jenderal Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR) Muhamad Sanusi gerah dan akhirnya mempertegas sikap organisasinya untuk segera berkirim surat secara resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia terkait persoalan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) yang saat ini kembali merasa resah, setelah kemarin bahagia karena aspirasi dan persoalan konflik lahan mereka dengan PT. Rimba Peranap indah (RPI) telah mendapatkan solusi sehingga mereka menghentikan aksi jalan kaki menuju Istana Negara.
Muhamad Sanusi mengatakan KPPR telah mengambil kesimpulan kuat bahwa ada oknum-oknum tertentu yang sengaja bermain ditengah situasi konflik ini atau bahkan memelihara konflik ini untuk mencari keuntungan sehingga membuat resah masyarakat.
Akhir-akhir ini jelas Muhamad Sanusi ditengah kesibukan organisasi KPPR menghimpun semua data kepemilikan tanah masyarakat dan persiapan turunnya Tim dari Kementerian LHK kelapangan melakukan indentifikasi dan verifikasi pada areal konflik sebagaimana kesepakatan rapat 25 Juni 2024 yang lalu, tiba-tiba kami di kagetkan dengan banyak masyarakat yang berkonsultasi kepada organisasi KPPR dimana mereka mengeluhkan adanya lembaga-lembaga atau instansi-instansi menggunakan dalil himbauan kepada mereka berdasarkan surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Kelengkapan Data Permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) melalui Skema PP Nomor 24 Tahun 2021 dan selanjutnya mengarahkan masyarakat dengan dalih tersebut *Himbauan segera memenuhi Persyaratan Administrası dengan melakukan penyelesaian Blocking Area (Pemetaan) lahan petani/Pekebun yang berada di area konflik masyarakat dengan PT. Rimba Peranap Indah (RPI).* Lalu dengan itu mereka menghimbau kepada Seluruh petani/Pekebun yang berada dalam wilayah desa mereka untuk segera melakukan pengukuran lahan dengan petugas yang sudah mereka tetapkan.
Terkait persoalan ini sebenarnya bukan hanya masyarakat yang bingung dan resah, terang Muhamad Sanusi bahkan kami di KPPR juga merasakan hal serupa, bagaimana tidak ya ungkap Sanusi karena himbauan dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi ini membuat resah dan membingungkan masyarakat.
Pastilah membuat bingung dan meresahkan masyarakat, sebab himbauan tersebut disampaikan ke masyarakat setelah pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) RI telah menghentikan sementara kegiatan land clearing RKT Tahun 2024 yang dilakukan PT. RPI pada areal yang overlaping dan kebun produktif masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR), serta masyarakat juga diminta menahan diri untuk tidak membuka lahan/menanam tanaman baru pada areal yang overlaping sampai ada penyelesaian. Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK) RI akan membentuk tim bersama (Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Penegakan Hukum, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Dinas Kehutanan Prov. Riau dan PT. RPI serta perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Komite Pejuang Pertanian Rakyat (KPPR)) untuk turun ke lapangan melakukan indentifikasi dan verifikasi pada kesempatan pertama dan pemerintah selanjutnya dalam upaya penyelesaian konflik, terkait tuntutan addendum dari masyarakat, akan dibahas pada rapat tindak lanjut oleh KLHK setelah tim turun kelapangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Selain itu jelas Muhamad Sanusi, melalui keterangan dari beberapa masyarakat didapat informasi bahwa penyelesaian Blocking Area (Pemetaan) akan dilakukan pengukuran dan masyarakat diperintahkan membayar uang dengan jumlah lumayan besar, terkait hal ini KPPR secara keorganisasian akan berkirim surat serta melaporkan persoalan ini ke Kementerian LHK melalui Sekjen KLHK Dr. Ir. Bambang Hendroyono, MM dan Direktur Penggunaan Kawasan Hutan, pada Ditjen Planologi Kehutanan.