Pasaman Barat,lensasumbar.com- Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Rumah Tahfiz, di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Diduga menggunakan bahan material dari galian C tampa izin alias ilegal.

“Yang mana kegiatan pembanguna gedung kantor rumah tahfiz tersebut di laksanakan oleh, CV ANTOKAN. Dengan nilai Kontrak RP= (854.696.700) Tahun Anggaran 2023.

Namun sangat di sayang kan proyek dengan pagu dana lumayan besar terkesan Mengunakan bahan Galian C yang di sinyalir diduga tidak miliki Izin.

 

Hal tersebut di ketahui dari laporan masyarakat kepada Media ini.Senin (30/10-2023) bahwasanya pembangunan gedung dan kantor rumah tahfiz itu menggunakan bahan material tak berizin.

” Terkait laporan masyarakat tersebut. Media ini melakukan konfirmasi Kepala Kontraktornya, jumat(3/11-2023) iya mengatakan” kami hanya menerima bahan dari masyarakat setempat yang tidak di sebutkan namanya .

Dalam hal kecurangan terkait pengambilan Bahan material di lokasi yang di gunakan oleh kontraktor di minta kepada instansi terkait dan aparat penegak hukum ( APH) untuk menindak lanjuti temuan media di lapangan,

seperti yang telah kita ketahui bersama, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk bangunan bagi kepentingan umum harus punya legelitas yang jelas terkait standar dan tempat material di pasok dan harus mengacu terhadap ketentuan speknya yang tertuang di dalam kontrak.

Hal tersebut bertentangan dengan UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara ( Minerba ) agar setiap proyek pembangunan menggunakan material Galian C yang resmi bukan material tambang Ilegal, ini juga berlaku bagi Kontraktor dan kegiatan Desa.

Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 161 sudah di atur bahwa setiap orang menampung/membeli, pengangkutan, pengolahan dan lain lain bagi yang melanggar maka pidana penjara paling lama 10 Tahun dan denda paling banyak 10 miliyar.

Selain itu bila ada indikasi suatu proyek pembangunan menggunakan material dari penambangan tidak berizin maka Kontraktornya dapat di pidana.

Terkait penegasan penindakan pelanggar aturan UU menerba bagi pelanggarnya, sangat penting kekonsistenan aparat penegak hukum (APH ) untuk lebih tegas dalam menidak bagi pelanggarnya.

Apabila yang punya kewenangan kurang aktif dalam mengawasi bagi yang melanggar peraturan UU tersebut, sangat di sayangkan bagi warga masyarakat yang patuh terhadap aturan dalam pendiriaan usahanya, di yakini untuk memiliki legalitas lengkap terkait Ijin Galian C maupun pendirian Badan Usaha kontruksi akan menghabiskan dana fantastis besar sementara hak hak dalam menjalani usaha tidak dapat di lindungi kwalitas dalam persaingan dengan yang tidak memiliki izin.

(doni saputra)

Ikuti kami juga dihalaman Google News

Bagikan: