SOLOK, LENSASUMBAR.COM – Media sosial viral dengan video yang menyebutkan seorang penumpang Bus NPM tujuan Bandung, disebut pingsan usai divaksin di gerai Vaksin Polsek X Koto Dibawah, Polres Solok Kota, di Nagari Singkarak, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumbar, Senin 17 Januari 2022.
Dalam video berdurasi 39 detik tersebut, disebutkan bahwa bus NPM yang melintasi Jalan Lintas Sumatera Bukittinggi-Solok, dihentikan oleh petugas Polsek Singkarak. Para penumpang kemudian diperiksa apa sudah di vaksin atau belum, dengan cara disuruh menunjukkan kartu vaksin. Bagi penumpang yang sudah divaksin 1, maupun baru divaksin pertama, diarahkan untuk divaksin di gerai vaksin yang sudah dipersiapkan oleh Polsek X Koto Dibawah.
Baca Juga:
Pada video viral tersebut, seorang penumpang yang belakangan dikatahui bernama Bambang (23), terlihat dalam kondisi lemas. Namun, dalam video tersebut, Bambang disebut pingsan oleh perekam video.
“Kejadian ini di Polsek X Koto Dibawah, dekat Singkarak. Penumpang bus NPM dipaksa untuk vaksin, nggak tahunya nggak sadarkan diri. Tuh dilihatin sama penumpang semuanya. Dipaksa untuk vaksin. Dilarang sama polisi memvideokan, polisinya marah-marah kita memvideokan. Hari ini, Senin 17 Januari 2022,” kata perekam video.
Menurut Indrawan, Ketua LSM KOAD, dengan adanya kejadian ini, mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi aparat terkait agar tidak sembarangan memaksakan vaksin terhadap seseorang. Apalagi kepada penumpang bus yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. “Kalau terjadi apa-apa dengan orang tersebut ditengah perjalanan siapa yang akan bertanggung jawab” ujar Indrawan.
Baca Juga:
Padahal menurut UU Kesehatan no 36 tahun 2009 pasal 6 sudah jelas-jelas dikatakan bahwa : Setiap orang berhak secara mandiri bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.
UU ini juga menjadi acuan bagi UU hak azasi manusia. “Artinya kalau aparat kepolisian masih memaksakan keinginannya untuk memvaksin masyarakat, apalagi anak-anak sekolah, maka bisa diduga sudah melanggar hak-hak asasi manusia” akhir Indrawan lagi.
(***)