Bukittinggi – Terkait polemik keberangkatan seluruh Kepala Dinas atau Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) kota Bukittinggi ke Jakarta jelang pelantikan walikota baru, Pj. Sekretaris Daerah Pemko bukittinggi, Al-Amin menerangkan bahwa keberangkatan seluruh SKPD dalam rangka rapat koordinasi atau rapat kerja dengan pimpinan.
“Hal ini sehubungan dengan walikota baru Ramlan Nurmatias akan mengikuti kegiatan retreat di Magelang,” ucap Pj. Sekda Pemko Bukittinggi, pada Selasa, 25 Februari 2025 di Balaikota Bukittinggi.
Baca Juga:
Adapun topik rapat kerja yang dibahas di Jakarta diantaranya adalah persiapan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menghadapi bulan suci ramadhan, baik dari segi ketersediaan atau ketahanan pangan, ketertiban, keamanan dalam menjalankan ibadah di bulan ramadhan.
Lanjut Al-Amin, kita berangkat tanggal 20 (februari) dan rapat kerja pada tanggal 21 dan hari itu juga kita pulang. Rapat kerja dilaksanakan di Hotel Balairung di Jalan Matraman Jakarta.
Baca Juga:
“Rapat kerja kita disana selama satu hari. Langsung yang memimpin Pak Walikota dan Wakil Walikota baru setelah dilantik,” ucapnya.
Ketika ditanya Jurnalis, tentang bagaimana dengan izin Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) para SKPD? Sekda Al-Amin menjawab, kalau kita kerja sesuai dengan regulasi, kalau perjalanan dinas tentu pimpinan yang mengizinkan.
Baca Juga:
Di sela-sela wawancara, Jurnalis juga sempat menanyakan, bahwa ada pandangan masyarakat bahwa keberangkatan seluruh SKPD pemko bukittinggi ke Jakarta dinilai tidak efektif dan efisien karena rapat bisa dilaksanakan dengan menggunakan zoom meeting.
Pandangan Pj. Sekda Pemko Bukittinggi, kalau rapat kerja yang berhadap-hadapan langsung lebih efektif dibandingkan melalui zoom.
Baca Juga:
“Ini menurut pandangan kita masing-masing ya, tapi kalau masyarakat menilai itu berbeda itu sah-sah saja. Tentu dengan mendengarkan secara langsung arahan dari pimpinan kepada kita, maka rapat dilaksanakan akan lebih cermat, lebih mengerti, lebih serius dalam melaksanakannya,” katanya.
Sementara itu, salah seorang Tokoh Masyarakat kota bukittinggi, Young Happy kembali mengkritisi, bahwa walikota yang baru sepertinya sudah ‘dikerjai’ oleh para SKPD. Mereka datang ramai-ramai ke Jakarta dengan alasan rapat kerja.
Baca Juga:
“Rapat kerja dengan siapa. Kalau rapat kerja dengan walikota yang baru, ini aneh. Padahal, kalau tidak salah mereka berangkat dari tanggal 19 (Februari) sebelum pelantikan. Berarti itu belum ada kewenangan walikota yang baru untuk memerintahkan para SKPD dengan agenda rapat kerja di Jakarta,” kata Young Happy.
“Jadi ini aneh, kita menduga perjalanan mereka ke Jakarta itu hanya untuk setor wajah, untuk melakukan pertemuan dengan walikota Ramlan setelah pelantikan,” ujarnya.
Baca Juga:
Lanjut Young Happy, jadi pak Ramlan ini, sudah ‘dikerjai’ oleh para SKPD yang jumlahnya ada 31 orang beserta rombongan totalnya sebanyak 47 orang. Dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ke Jakarta, datanya ada sama kita.
“Jadi, sebenarnya rapat kerja disana atas permintaan siapa, boleh dikatakan kegiatan ini diduga sifatnya fiktif. Ini konsekuensinya bisa juga mengarah dugaan kepada perbuatan melawan hukum dan ini bisa merugikan keuangan daerah,” tegasnya.
Baca Juga:
Tambah Young Happy, padahal pemerintah pusat sudah menggaungkan efisiensi anggaran sementara kita di Bukittinggi royal menggunakan APBD.
“Jadi, Pak Ramlan Nurmatias, dalam pemilukada kemarin itu menang telak. Dan banyak harapan masyarakat terhadap beliau tentang perubahan kinerja pemerintahan, diduga mereka ini takut kehilangan jabatannya,” ungkapnya.
Baca Juga:
“Ini bisa merusak citra Pak Ramlan kedepannya,” tutup Young Happy. (*)
