Bukittinggi – Pasangan calon (paslon) kepala daerah kota Bukittinggi Marfendi dan Fauzan Haviz, akan menumbangkan teori bahwa uang berkuasa untuk segalanya. Marfendi-Fauzan adalah paslon nomor urut 1 yang menggunakan slogan Selamatkan Bukittinggi dan Bukittinggi Bermartabat.
Hal ini disampaikan calon Walikota Bukittinggi nomor urut 1, Marfendi, pada Jumat pagi, (18/10) di seputaran Kelurahan Tarok Dipo, Kec. Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.
Menurut Marfendi, kesederhanaan yang perlu diingatkan sekali, ingin membuktikan dalam pilkada tahun ini tidak jor-joran dengan uang.
“Jadi, jika ada seseorang ingin mengeluarkan uang bermiliar-miliar lalu nanti jalur pemerintahan dijadikan sebagai sarana untuk pengembaliannya, yang jelas itu tidak baik,” ungkapnya.
Lanjut Marfendi, selama perjalanan kampanye, insya Allah ke depannya seandainya kita menang, kita akan membuktikan bahwa dengan kesederhanaan berkampanye tanpa menggunakan uang jor-joran, akan menumbangkan teori uang berkuasa atas segalanya.
Selain itu marfendi juga mengatakan jika masyarakat menginginkan kontrak politik baginya tidak menjadi suatu masalah.
‘Kontrak politik itu sah-sah saja jika sesuai dengan aturan yang berlaku, disesuaikan dengan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) kota Bukittinggi, tidak muluk-muluk artinya masuk di akal,” jelasnya.
Tambahnya, mustahil kita dapat memberikan yang gratis-gratis lalu menghamburkan dengan segala bentuk bantuan-bantuan, yang sebenarnya sia-sia. Kalau perlu kita buat di hadapan notaris sehingga ada hak masyarakat untuk menuntut janji-janji yang sudah tertera di dalam kontrak politik tersebut.
“Jangan sampai setelah jadi Walikota, eh lupa semua janji-janjinya. Dan itu bisa diberlakukan ke seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Lalu untuk masyarakat kalangan adat, kita sudah punya undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kekhasan Sumatera Barat. Lalu nanti implementasinya diterapkan melalui peraturan daerah.
Apa saja ruang lingkupnya, Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah, sehingga disitu ada peran Niniek Mamak, Alim Ulama, yang bisa dilaksanakan untuk Masjid, dan pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), yakni lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang dilakukan di luar jam sekolah.
“Termasuk juga dengan permasalahan LGBT yang bisa dibuat melalui peraturan-peraturan Niniek Mamak. Kalau menggunakan peraturan atau undang-undang positif tidak bisa karena itu berkaitan dengan suka sama suka,” katanya.
Sementara itu pasangan Marfendi, calon Wakil Walikota Bukittinggi, Fauzan Haviz mengatakan, jalankan-lah roda pemerintahan untuk kenyamanan, kesejahteraan, keamanan yang bisa dinikmati bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi, bukan untuk segelintir kelompok orang.
“Jangan dipakai kemiskinan, kesengsaraan untuk kepentingan politik. Yang hanya memperdaya dan membodoh-bodohi masyarakat untuk kepentingan politik,” ujarnya.
“Kalau kita telisik dari salah satu contoh program yang diterapkan oleh Pemerintah Bukittinggi yang memberikan Program Pinjaman kepada masyarakat tanpa bunga. Padahal-kan bunganya tetap dibayarkan sama Pemko dan itu uang APBD, dan itu uang masyarakat, kalau seperti itu yang bisa menikmati-kan hanya segelintir orang.” tegasnya.
Akhir wawancara, tambah Fauzan, nah kedepannya kita akan ciptakan kenyamanan, kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh masyarakat kota Bukittinggi. (*)